Madiun, Pojok Kiri - Bawaslu Kota Madiun menggelar rapat evaluasi pengawasan partisipatif pada pemilu 2019, di Sun Hotel pada Sabtu (19/10/2019).
Dalam rapat evaluasi sebagai narasumber Rektor Unipma Drs Parji, Dr Sarjiyati wakil rektor 1 Universitas Merdeka, dan Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardhana.
Sejumlah perwakilan mahasiswa hadir, dari tujuh Perguruan Tinggi dan lima Organisasi Masyarakat di Kota Madiun, yang telah bekerjasama dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif pemilu 2019.
Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu diantaranya praktek money politik serta pelanggaran bersifat administratif menjadi sorotan dalam pembahasan rapat evaluasi pengawasan tersebut.
Rektor Unipma, Drs H Parji mengatakan pengawasan pemilu diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat.
" Edukasi, sosialisasi pelaksanaan demokrasi yang berkualitas harus didengungkan, musuh terbesar pada pemilu yaitu praktek money politic atau politik transaksional sehingga menjadikan proses demokrasi tidak sehat, proses penanganannya pun tidak mudah, karena secara faktual masyarakat masih banyak mengharapkan politik uang " terang Drs H Parji.
Dari data penelitian 400 TPS di Kota Madiun 90 persen terjadi money politik terutama dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko berharap dengan evaluasi pengawasan partisipatif bisa menjadikan masukan untuk memperbaiki teknik pengawasan.
" Dengan evaluasi ini kami berharap dapat menjadi masukan untuk memperbaiki teknik pengawasan atau fungsi pengawasan, pelanggaran ditemukan hanya pada sisi administratif, namun dari sisi pelanggaran pidana belum ada laporan dari pengawas partisipatif tentang terjadinya money politik, sebab money politik musuh paling berbahaya bagi demokrasi " jelas Kokok HP. (yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar