Madiun, Pojok Kiri - BPJS Kesehatan gelar pertemuan forum komunikasi pemangku kepentingan utama kota madiun tahun 2019, di hotel aston Selasa (16/07/2019).
Dalam acara ini Walikota Madiun, Maidi memimpin rapat yang di hadiri Kepala OPD yang berkaitan, guna mensinkronkan data jumlah penduduk yang telah dikontrakkan ke BPJS Kesehatan dengan jumlah penduduk yang ada.
Adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang mati, hal ini menjadi dasar untuk dievaluasi agar data dari Dispendukcapil sinkron dengan data BPJS Kesehatan.
" pelayanan yang ada keluhan masyarakat seluruhnya kita evaluasi, sehingga harapan kita, masyarakat Kota Madiun semuanya sudah mendapatkan kartu BPJS Kesehatan " terang Maidi.
Sementara itu Kepala BPJS Cabang Madiun, Tarmuji menjelaskan data BPJS ada data masa lalu tidak ada NIK masih kosong dan tidak valid. Namun peserta yang baru pasti valid karena pada saat akan mendaftar jika tidak memiliki NIK maka tidak akan bisa.
" kami berupaya di kota madiun data BPJS sama dengan data di Dispendukcapil terutama NIK nya, hal ini sekaligus sebagai validasi data entry " jelas Tarmuji
Pihaknya menambahkan jika ada permasalahan laporkan kepada BPJS Kesehatan, asalkan peserta sesuai prosedur yang benar, tidak boleh ada penolakan maupun diskriminasi terhadap peserta BPJS Kesehatan. (Yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar