WALIKOTA MADIUN MINTA TIDAK ADA DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN - Pojok Kiri Mataraman

Pojok Kiri Mataraman

Pojok Kiri Mataraman Kumpulan Berita Dan Informasi Terkini

WALIKOTA MADIUN MINTA TIDAK ADA DISKRIMINASI PELAYANAN KESEHATAN

Share This
Madiun, Pojok Kiri - BPJS Kesehatan Cabang Madiun bersama dengan pemangku kepentingan utama di lingkungan pemerintah Kota Madiun menggelar Forum Kemitraan sebagai evaluasi dan pembahasan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Rabu (26/06).
Tercatat bahwa capaian kepesertaan untuk Kota Madiun sudah mencapai 98,90%, artinya dari total jumlah penduduk 206.161 sudah 203.887 terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Itulah yang menjadi pendorong baik dari pemerintah setempat dan BPJS Kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota  Madiun.
“Seluruh rumah sakit di wilayah Kota Madiun khususnya, jangan ragu untuk menerima pasien yang datang untuk membutuhkan pelayanan kesehatan. Baik mereka peserta JKN-KIS ataupun bukan, wajib untuk dilayani. Mereka membutuhkan bantuan kita. Jika memang nanti ada masalah, masalahnya apa, kita bicarakan dan saya akan bantu selesaikan,” tegas Walikota Kota Madiun, Maidi yang secara langsung membuka forum tersebut.
Tak hanya itu, Maidi juga menyampaikan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Karena hal tersebut akan berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Sehingga kewajiban kita sebagai pemberi pelayanan publik untuk senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang seharusnya perlu untuk diperbaiki.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Tarmuji menyampaikan bahwa perlu adanya pembaharuan administrasi rumah sakit, seperti ijin operasional dan masalah akreditasi. Dan tentunya hal tersebut tidak terlepas  dari peraturan pemerintah yang berhubungan atau berkaitan dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
“Salah satu hal yang terpenting dalam memberikan layanan kepada peserta JKN-KIS adalah komitmen. Termasuk komitmen rumah sakit dalam memperbaharui fungsi administratif yang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, dalam hal ini ijin operasional dan akreditasi rumah sakit,” jelas Tarmuji.
Lebih lanjut, Tarmuji juga menjelaskan beberapa hal penting lainnya termasuk kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit, rujukan online yang saling berhubungan dengan pelayanan kesehatan primer, maupun sistem dan pelaksanaan pcare yang transparan dimana seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa melihat kondisi fasilitas kesehatan yang ditujunya.  
“Dengan adanya forum seperti ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas layanan terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Madiun,” imbuhnya. (ar/tk/yah)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Iklan

Pages