Madiun, Pojok Kiri - Polemik PPDB tahun 2019 yang menggunakan sistem zonasi memicu banyaknya permasalahan di kalangan wali murid yang anaknya tidak dapat masuk di sekolah yang diinginkan.
Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar forum koordinasi kehumasan dan jumpa pers dengan tema pemerataan kualitas pendidikan di Kota Madiun melalui pelaksanaan PPDB tahun 2019 di rumah makan ayam goreng pemuda pada Kamis (20/06/2019).
Permasalahan di Kota Madiun yaitu, SMA 3 yang saat ini menjadi SMA Taruna bertaraf nasional tidak dapat menampung banyak siswa dari kota madiun secara regular. Pagu SMA 3 kurang lebih 300 seharusnya rombongan belajar di naikkan yang masuk reguler, sehingga daya tampung yang ada di SMA tidak terkurangi.
Menanggapi permasalahan ini Walikota Madiun Drs H Maidi akan mengirimkan surat kepada kementrian pendidikan untuk menelaah sistem zona.
" Saya akan mengiirim surat kepada kementerian di dalam pemetaan zona ini hendaknya ditelaah dulu, dengan logika berpikir jika anak itu jauh, nilainya baik, dia tidak ada sekolahan sekolahan sudah penuh, swasta sudah tidak ada, hal ini menjadi masalah baru. Tetapi jika lulusan SMP itu berapa, rombongan belajar di negeri berapa, swasta berapa, tatkala di zona semuanya akan tertampung di rombongan belajar " jelas Drs H Maidi.
Walikota Madiun menambahkan Pemerintah Kota Madiun akan berkoordinasi dengan UPTD provinsi jawa timur, Hari ini terakhir hingga malam, diharapkan anak yang tidak dapat sekolah, untuk masuk di sekolah yang masih kurang optimal. Hal ini tidak melanggar aturan tetapi untuk mengoptimalkan aturan. (Yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar