Madiun, Pojok Kiri - Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun serius dalam proses pemutakhiran data guna mengentaskan kemiskinan di Kota Madiun.
Saat ini proses pemutakhiran data bantuan pangan non tunai daerah dan data terpadu kesejahteraan sosial dalam proses musyawarah kelurahan yang telah dilaksanakan pada Senin (28/10/2019) di 27 kelurahan se Kota Madiun.
Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh RT, RW sebagai pihak yang mengetahui kondisi riil, membahas satu per satu (by name by adress) layak atau tidak data penerima bantuan di setiap lingkungan (RT).
Pengelolaan data secara terintegrasi berbasis TIK merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program bantuan sosial yang pada akhirnya berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya dari hasil musyawarah kelurahan data akan direkapitulasi kemudian di laporkan ke Pusdatin Kementrian Sosial.
Kabid Sosial, Dinas Sosial PP - PA Kota Madiun, Nur Sahada berharap dengan musyawarah kelurahan akan diperoleh data yang valid.
" Setelah data yang ada di DTKS kita sampaikan kepada masyarakat melalui RT, RW dan PSM, dengan bantuan mereka harapannya akan diperoleh data yang valid dan tepat sasaran, karena mereka yang tau kondisi persisnya warga mereka " terang Nur Sahada.
Menanggapi tudingan masyarakat atas banyaknya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, Nur Sahada mengatakan petugas vasilitator SLRT akan terjun ke lapangan.
" Jika memang kenyataanya warga tersebut sudah mampu, seyogyanya RT juga mengatakan mampu, tentunya harus disertai dengan pernyataan mampu jika masih meragukan, petugas vasilitator SLRT akan terjun ke lapangan untuk wawancara dan melihat kondisi fisiknya " Ungkapnya.
Lebih lanjut, DTKS memang diperoleh dari sensus BPS Tahun 2015, tentunya dalam perjalanan banyak perubahan, nah itu yang saat ini kita lakukan verval dan muskel untuk mendapatkan data yang sebenarnya sesuai di lapangan, tambahnya. (yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar