Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Perlu Sentuhan Pemerintah Daerah

Indriawan Penulis adalah pemerhati pendidikan

Pendidikan Indonesia khusunya kabupaten Nganjuk, masih banyak menyisahkan kisah pilu, terutama masalah kualitas guru, sekolah yang kurang ramah terhadap siswa didik dan yang paling menyedihkan deskriminasi terhadap siswa didik yang tergolong kaum marginal.

Kualitas guru menjadi rendah dikarenakan rasio ketersediaan guru di sekolah pinggiran, rata-rata para pengajar kurang mampu beradaptasi dengan siswa didiknya, dan ketersediaan alat peraga siswa yang sangat minim.

Sekolah kurang ramah, ini disebabkan karena lingkungan sekolah itu sendiri, contohnya, ekonomi masyarakat yang rendah sebagai pemicunya, hal ini terlihat masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun non fisik.

Sedangkan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dapat terbagi dalam enam type, diantaranya penganiayaan guru terhadap siswa disik, siswa didik terhadap guru, siswa didik terhadap sesama siswa didiknya, wali siswa didik terhadap guru, tawuran antar sekolah dan pelecehan seksual.

Deskriminasi terhadap siswa didik dari kaum marginal, akses pendidikan bagi kaum ini, bisa dibilang masih rendah. Sedangkan kaum yang masuk kategori ini adalah perempuan, anak seorang yang terpenjara atau eks napi, anak dari keluarga yang ekonominya kurang beruntung, kelompok difabel, dan anak-anak dari kaum pengungsi.

Langkah Pemerintah.

Untuk memajukan pendidikan Nganjuk agar lebih maju dan terhindar dari kekerasan di lingkungan sekolah dan mampu disejajarkan dengan pendidikan di kota-kota besar yang pendidikannya is the best. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam  meningkatan kualitas guru. Pengembangan kualitas guru pemerintah daerah harus punya peta yang jelas, tetukur, dan berkesinambungan.

Pemerintah daerah  Nganjuk melalui dinas pendidikan melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala. Ini disebabkan karena tidak menutup kemungkinan guru akan menjadi dilema yang berkepanjangan.

Harus ada sangsi yang tegas dari dinas terkait terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, karena bukan tempat atau arena tinju bebas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar menjadi aman dan ramah terhadap siswa didik. Selain itu pemerintah daerah harus mampu mendorong sekolah dan wali siswa didik berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengontrol lingkungan sekolah.

Yang terakhir pemerintah daerah mampu memberikan kebijakan afirmasi bagi golongan atau kaum marginal atas diskriminasi pendidikan yang dialaminya. Ini semua dikarenakan masih banyaknya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah karena status yang disandangnya. (Indriawan Penulis adalah pemerhati pendidikan)