KOMUNITAS AWG TUNTUT BUPATI NGANJUK LEBIH GENTLEMAN - Pojok Kiri Mataraman

Pojok Kiri Mataraman

Pojok Kiri Mataraman Kumpulan Berita Dan Informasi Terkini

KOMUNITAS AWG TUNTUT BUPATI NGANJUK LEBIH GENTLEMAN

Share This
Nganjuk, Pojok Kiri, Dalam rangka mengawal kabupaten yang bebas dari korupsi dan menjadikan wilayah kabupaten Nganjuk yang akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, komunitas Whappshap yang tergabung dalam group Aliansi Wong Gawat (AWG) Kabupaten Nganjuk, kembali lakukan aksi unjuk rasa menuntut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat untuk segera menandatangani Perbup tentang penarikan Sekdes PNS dari perangkat desa dan Perbup terkait Pengisian Perangkat Desa di depan halaman kantor bupati kabupaten Nganjuk.

Bahkan mereka juga menuntut Perbup Nomer 15 tahun 2019 tentang pungutan biaya PTSL untuk ditinjau ulang. Hal ini dikarenakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diduga belum memihak pada masyarakat karena biaya pendaftarannya sampai saat ini masih dinilai mahal (memberatkan) masyarakat. Disamping itu mereka juga menuntut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat untuk transparan dalam menjalankan amanat masyarakat Nganjuk.
Para pengunjuk rasa dalam orasinya juga meminta pihak bupati Novi untuk lebih bijak dan gentleman dalam menghadapi para pengunjuk rasa bukan malah bersembunyi dibelakang wakil bupatinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jhon Wadoe saat orasi. Bupati tugasnya bukan sekedar selfie. 

"Kami datang bukan untuk membuat onar, tapi ingin menyampaikan aspirasi, tapi disaat siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait kebijakannya, bupati Novi selalu tidak berada ditempat dan kami selalu dihadapkan dengan wakilnya yaitu mas Marhaen yang notabene tidak mempunyai kebijakan. Seharusnya pemangku kebijakan berani menyampaikan ke publik, apa dan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukannya. Jangan pencitraan saja, rakyat tidak butuh foto selfie," ujar Jhon Wadoe.
Sedangkan, menurut Koordinator komunitas AWG, Sudarmanto yang akrab disapa Panjol dalam orasinya mempertanyakan alasan bupati Novi yang selalu tidak mau menemui para pengunjuk rasa, bahkan terkesan alergi untuk menemuinya. Panjol juga mempertanyakan Perbup tentang penarikan sekertaris desa PNS dan Perbup terkait pengisian perangkat yang sampai saat ini belum ditandatanganinya, bahkan terkesan ada sesuatu yang disembunyikan.

"Bupati Novi mungkin alergi menemui kami, yang mempunyai niatan, untuk membawa kabupaten Nganjuk benar-benar Nyawiji, yaitu bersatu memberantas bahaya laten korupsi yang mampu merusak Nganjuk. Tapi disaat acara pencitraan dan foto-foto bareng yang melibatkan kaum Hawa malah datang. Lantas keberadaan kami, apa tidak dianggap sebagai masyarakat Nganjuk atau masyarakat Nganjuk hanya kaum Hawa saja hanya bupati Novi yang tahu," ujar Panjol pada media ini. 

Masih menurut Panjol, dirinya bahkan mencurigai bupati Novi tidak segera menandatangani Ke-dua Perbup tersebut lantaran menunggu 'kesepakatan' terselubung dengan sejumlah oknum Kepala Desa. Sebagaimana informasi yang ia dapat, kalau bupati Novi telah melakukan pertemuan terselubung dengan 12 Kepala Desa. Dan dirinya juga mencurigai bahwa pertemuan yang diadakan saat malam hari, ada kesepakatan jahat, yaitu Bupati Novi akan segera menarik Sekdes PNS ke Pemkab Nganjuk dengan catatan pengisian perangkat desa menjadi kewenangan atau dikelola pihak Pemerintah kabupaten Nganjuk.
"Kalau hal itu nantinya benar-benar terjadi, Kepala Desa akan sangat diuntungkan karena saat pengisian Sekretaris Desa (Carik.red), mereka bisa bermain, sedangkan Pemkab Nganjuk diuntungkan dengan adanya kewenangan dalam pengelolaan pengisian perangkat desa. Disinilah dugaan aliran dana siluman akan mengalir deras pada mereka, sedangkan rakyat terus dibodohi dan menjadi korban dugaan jual beli jabatan nantinya," pungkas Panjol sesaat setelah orasi didepan kantor bupati Nganjuk, 23/09/2019. 

Sedangkan para aksi unjuk rasa komunitas AWG akhirnya membubarkan diri sesaat setelah wakil bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menghampiri mereka, dan mengatakan kalau bupati Novi tadi pagi berangkat ke Jakarta untuk menghadiri Lemhanas. Tapi sebelum membubarkan diri para pengunjuk rasa, ditawari untuk melakukan diskusi. Tapi karena yang menemuinya hanya sosok wabup yang dianggapnya tidak mempunyai kebijakan penuh maka mereka membubarkan diri dan mereka juga berjanji akan melakukan aksi lagi sampai tuntutannya dikabulkan. (Ind) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Iklan

Pages