Madiun, Pojok Kiri - Walikota Madiun Drs H Maidi hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor pajak sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Kota Madiun berupaya dalam menanggulangi kebocoran pajak dengan memasang alat pemantau transaksi penjualan yang dipasang di lokasi wajib pajak (Tapping Box).
Dalam setiap transaksi Tapping box akan mengirimkan data transaksi penjualan ke server Dinas Pendapatan sehingga dapat dijadikan data pembanding dari laporan SPTPD bulanan dan akan memudahkan Dinas Pendapatan untuk mengukur potensi pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan.
Hal ini di sosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha di Kota Madiun dalam kegiatan Forum Kehumasan dan Jumpa Pers dengan tema " Membangun Kota Madiun yang bebas KKN dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah melalui sosialisasi pajak (Pancakarya : Madiun Kota Membangun) di Gedung diklat pada Kamis (21/11/2019).
Walikota Madiun Drs H Maidi mengatakan jangan sampai ada KKN di Kota Madiun.
"Jangan sampai ada KKN di wilayah Kota Madiun, pengusaha tidak boleh ada tunggakan pajak " jelas Drs H Maidi.
Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini memiliki program koordinasi supervisi pencegahan, khusus di delapan area rawan korupsi, salah satunya di Pendapatan Daerah.
Asep Rahmat Suwanda, Kordinator KPK wilayah VI mengatakan KPK mendorong peran Bank Daerah untuk memfasilitasi alat Tapping Box.
" Saat ini korupsi di bidang pendapatan belum banyak perhatian, KPK mendorong peran Bank Daerah untuk memfasilitasi Tapping Box, sehingga data transaksi penjualan dapat terkoneksi ke Dinas Pendapatan " terang Asep Rahmat Suwanda. (yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar