Madiun, Pojok Kiri - Aksi damai terkait penolakan revisi undang - undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan gerakan masyarakat Madiun anti korupsi, yang dilaksanakan monumen gembok kejujuran lapangan gulun pada Sabtu (14/09/2019).
Aksi yang dihadiri puluhan pegiat masyarakat Madiun Anti Korupsi ini merupakan bentuk solidaritas dari daerah untuk menolak revisi UU KPK yang akan diteruskan dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI ,Joko Widodo untuk me revisi UU KPK.
Aksi penolakan ini ditandai dengan membubuhkan tanda tangan pada spanduk yang dilakukan seluruh peserta aksi, yang juga menggunakan ikat kepala bertuliskan menolak revisi UU KPK.
Orasi menolak revisi UU KPK didengungkan sebab dengan revisi ini kinerja KPK tidak akan independen, Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM WKR, Budi Santoso
" revisi UU KPK melemahkan dan mengkerdilkan KPK, banyak kasus besar dipaksa untuk menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) dan dibentuknya dewan pengawas KPK juga akan melemahkan KPK, biarlah KPK independent, jangan KPK dijadikan alat untuk kepentingan penguasa " terang Budi Santoso.
Aksi yang di prakarsai oleh LSM Wahana Komunikasi Rakyat, LSM Abimantrana, Ormas Petarung Kehidupan dan Organisasi anti korupsi ini berjalan aman lancar dengan pengamanan beberapa pihak aparat kepolisian. (yah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar