Nganjuk, Pojok Kiri, Kerap kita dengar satuan pendidikan sering lakukan pungutan pada siswa atau wali siswa, hal ini tidak sepenuhnya benar tapi tidak juga salah. Pungutan yang sering kita dengar dan baca di media cetak, televisi, online maupun media sosial sesungguhnya adalah bentuk dari penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan Komite Sekolah untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan sekolah dengan azas gotong-royong.
Sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomer 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
Kemudian pada ayat (2) juga disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber dana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berbentuk bantuan dan/sumbangan bukan pungutan. Sebagaimana yang dilakukan SMPN 1 Kertosono kabupaten Nganjuk pada wali/orang tua didik baru kelas VII dalam menutupi biaya pendukung pendidikan dibidang sarana dan prasarana, melalui Komite Sekolah melakukan penggalangan dana sukarela.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Utoro yang anaknya tercatat sebagai siswa baru di SMPN 1 Kertosono yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat mengatakan, dalam pertemuan wali siswa beberapa waktu yang lalu, pihak sekolah melalui Komite Sekolah melakukan penggalangan dana sumbangan sukarela kepada para wali/orang tua siswa.
"Memang benar SMPN 1 Kertosono galang sumbangan dari para orang tua siswa, tapi disini sifatnya sukarela dan tanpa paksaan. Jujur, karena saya tidak mampu dan itu sifatnya sumbangan, maka saya tidak menyumbang sepeserpun," ujar Bambang Utoro sambil lakukan aktifitasnya memijat pelanggannya di counter Naga Celuler Kertosono.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Mohammad Romzik pedagang Kopi yang anaknya juga tercatat sebagai siswa baru di kelas VII-H di SMPN 1 Kertosono dan namanya juga sempat viral lantaran dijadikan konsumsi di medsos kalau dirinya harus meminjam uang pada rentenir untuk biaya anaknya sekolah mengatakan, dirinya tidak pernah dikonfirmasi oleh siapapun dan pinjam rentenir untuk biaya sumbangan sekolah.
"Saya memang pernah pinjam uang ke-rentenir tapi itu dulu dan bukan untuk bayar sekolah. Kalau mengenai sumbangan di SMPN 1 kertosono, dan karena, bagi yang tidak mampu tidak wajib nyumbang maka saya tidak menyumbang satu rupiahpun," ujar Jio sebagaimana sapaan akrabnya sambil menyuguhkan kopi pada media ini di warung kopinya, 27/07/2019.
Sedangkan dilain pihak menurut Wakil bupati kabupaten Nganjuk Dr, Drs, Marhaen Djumadi, SE, SH, M.BA mengatakan, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan diperlukan hubungan dan dukungan pendidikan dari wali/orang tua siswa dalam menjalankan kewajibannya dalam mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk melakukan prilaku yang baik di sekolah dan berdampak positif terhadap pendidikan anaknya.
Orang tua juga berkewajiban mendidik bertanggung jawab dibidang sosial kepada anak walau pada akhirnya menjadi tanggung jawab sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta turut memberikan pendidikan dari berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar anak mampu mandiri dan membantu kehidupannya di sekolah.
"Kalau orang tua tahu tentang kewajiban dan tanggung jawab kepada anak sebagai wali siswa, maka kualitas pendidikan di kabupaten Nganjuk pada khususnya Indonesia pada umumnya akan semakin maju. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk peningkatan mutu pendidikan masih diperlukan bantuan atau sumbangan dari semua pihak sebagaimana yang telah diatatur dalam Permendikbud dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku," pungkas kang Marhaen sebagaimana sapaan akrabnya via phonsel, 28/07/2019. (Ind)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar