Nganjuk, Pojok Kiri.- Wakil
bupati Nganjuk Dr. Drs. Marhaen Djumadi SE, SH, MM, M.B.A, terkait akan adanya
pergerakan massa besar-besar atau yang populer dengan nama people power yang
diduga terjadi penyelewengan atau kecurangan pemilu 2019. Membuat orang
nomer dua di kabupaten Nganjuk yang dikenal dengan kota angin ini, dirinya
merasa tidak setujuh. Karena ia meyakini, semua pihak akan melakukan
rekonsiliasi ihwal Pemilu 2019.
“Saya percaya bangsa
Indonesia dan para elite bangsa ini, semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi
kerukunan dan persatuan. Di sana-sini memang ada perbedaan, tapi kita harus
terus berusaha agar masing-masing dapat berdialog. Karena dengan berdialog saya
yakin benang yang awalnya kusut akan mampu terurai kembali,” ujar kang Marhaen
sebagaimana sapaan akrabnya melalui sambungan selulernya.
Masih menurut kang
Marhaen, para elite politik di negeri ini khususnya kabupaten Nganjuk,
yang semakin dewasa tentunya bisa berfikiran arif dan semakin santun serta
mampu menunjukkan sikap yang uswatun-hasanah. Karena rasa percayanya terhadap
para elite politik yang masih mempunyai jiwa kenegarawanan yang nantinya akan
menjadi karakter kolektif elite di Indonesia.
"Mekanisme hukum
adalah satu jalan terbaik, bukan people power solusinya karena instrumen hukum
kenegaraan dan hukum itu sudah ada dan sudah dipenuhi semua, jadi pergerakan
massa besar-besaran untuk turun jalan, justru akan membuat perpecahan
sesama anak bangsa. Jadi alangkah baiknya, memakai mekanisme hukum,"
ujarnya kang Marhaen lagi.
Hal yang sama juga
disampaikan H Solihin Nasrudin ketua Forum Kerukunan Ummat Beragama kabupaten
Nganjuk yang memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada penyelenggara Pemilu 2019 dan juga kepada TNI/Polri yang telah
memberikan rasa aman dan nyaman atas terselenggaranya pesta demokrasi dengan
lancar dan sukses.
"Saya mengajak
masyarakat Nganjuk untuk tidak ikut-ikutan dalam hal yang akan menjadi
perpecahan, karena itu mari kita saling menahan diri, dan apabilah memang
dirasa ada mekanisme pemilu yang dilanggar alangkah baiknya kita bawa ke rana
hukum. Karena negara kita adalah negara hukum," pungkas ketua FKUB Nganjuk
melalui rilisan vidionya. (Ind)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar